Tim Pembela Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Sidang Sengketa Pilpres 2024 keberatan, apabila hakim konstitusi hendak memanggil empat menteri dari kabinet Jokowi untuk bersaksi dalam sengketa hasil pemilihan umum (PHPU).
Berdasarkan Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Otto Hasibuan, perkara sengketa Pilpres berbeda tipe dengan pengujian Undang-Undang yang umumnya dijalankan Mahkamah Konstitusi (MK).
Sehubungan dengan permohonan untuk memanggil dari pihak menteri, kami mahjong ways pg soft hanya mohon dipertimbangkan, mengingat perkara ini bukan perkara pengajuan norma, namun suatu sengketa dimana barang siapa yang menandakan haknya maka pembuktian pada pemohon, maka mungkin sebaiknya itu (hakim memanggil menteri) tidak dibutuhkan,\\” kata Otto di ruang sidang Gedung MK, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024, malam.
Otto juga berpendapat, apakah ada relevansi empat menteri dari kabinet Jokowi untuk dihadirkan. Mendengar hal itu, Hakim Ketua Konstitusi Suhartoyo berjanji mempertimbangkan rekomendasi keberatan dari kubu Prabowo-Gibran tersebut.
\\”Perlu juga dipertimbangkan relevansi daripada kehadiran menteri tersebut dari perkara ini, namun nanti akan diserahkan terhadap keputusan Bagus Mulia,\\” tambah Otto.
\\”Tim, itu nanti yang akan kami pertimbangkan,\\” jawab Suhartoyo.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani enggan merespon terkait Tim Konflik Nasional (THN) Anies-Muhaimin (AMIN) yang minta dirinya hadir sebagai saksi dalam sidang Awam Hasil Pemilihan Dikala (PHPU) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).
Semacam ditanya awak media terkait respons permintaan itu, Sri Mulyani hanya tersenyum. Meminta pula dikala ditanya terkait apakah dirinya telah mendengar kabar tersebut atau belum Sri Mulyani hanya menggeleng sekali dan ia konsisten terdiam hingga memasuki mobilnya yang berwarna hitam.
Kubu Anies Diketahui Panggil Menteri Jokowi ke MK
Tim, Ketua Tim Konflik Nasional AMIN, Ari Yusuf Amir menyela dan bertanya terhadap majelis hakim konstitusi terkait permohonanya agar Mahkamah Konstitusi (MK) bisa memanggil sejumlah pihak dari kalangan menteri untuk ikut bersaksi terkait sengketa Pilpres 2024 yang diyakininya sarat kecurangan dari alat negara yang diintervensi oleh presiden.
\\”Kami telah menyampaikan permohonan terhadap majelis hakim untuk bisa menolong menghadirkan Menteri Keuangan Republik Indonesia (Sri Mulyani), Menteri Sosial Republik Indonesia (Tri Rismaharini), Menteri Perdagangan Republik Indonesia (Zulkifli Hasan), Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia (Airlangga Hartarto) guna didengar keterangannya dalam persidangan ini Bagus Mulia,\\” kata Ari di ruang sidang Gedung MK, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024.
Mendengar hal itu, Suhartoyo mengaku belum bisa memberikan jawaban. Berdasarkan ia, empat menteri yang diminta untuk dihadirkan patut dibahas dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH) terutamanya dulu.
Kubu Ganjar Juga Sama
Pada momen tersebut, Todung Mulya Lubis selaku Ketua Tim Konflik Ganjar-Mahfud yang juga hadir dalam persidangan mengaku mendukung permintaan dari Tim Konflik Nasional AMIN untuk menghadirkan para menteri dari kabinet Jokowi. majelis hakim, Todung mengukur hal tersebut penting, karena banyak situasi sulit mengenai dugaan kecurangan Pemilu yang patut diungkap.
Salah satunya terkait pemakaian bantuan sosial atau bansos yang masif dan dipercaya berpengaruh dalam mendongkrak bunyi dari Prabowo-Gibran.
\\”Banyak sekali mengajukan hal-hal yang terkait dengan bansos, kebijakan fiskal dan lain-lain, kami juga berharap ajukan permohonan yang sama. Jadi kami mohon perkenan majelis hakim mengabulkan,\\” ujar Todung.
